Minggu, 16 Desember 2012
Pemanfaatan TI dalam Perencanaan Daerah
sudah merupakan
keharusan dan kebutuhan di jaman sekarang. Walaupun dalam
prakteknya masih menghadapi banyak tantangan, terutama jika dikaitkan dengan
anggaran, kesiapan infrastruktur dan SDM. Selain itu yang menjadi
tanda tanya besar, bagaimana meningkatkan proses dan produk perencanaan serta
proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan berbagai perkembangan terkini
dalam teknologi. Meskipun sebenarnya perkembangan terkini dari teknologi komputer
dan teknologi informasi membuat perencana memiliki kesempatan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses Perencanaan Daerah.
Kebijakan penggunaan teknologi
informmasi telah tertuang dalam
Inpres No. 3/2003 tentang
Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government,
setiap Gubernur dan Bupati /
Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangannya masing-masing guna, terlaksananya pengembangan
e-Government secara nasional.
Proses perencanaan
dan pengambilan keputusan yang didukung oleh sistem komputer yang memadai masih
sangat jarang dilakukan dan meskipun ada, kegunaannya masih belum optimal. Hal
ini lebih dikarenakan pengambil kebijakan dan SDM perencana baik di Bappeda
sebagai Leading Sector maupun di SKPD belum memadai.
Baik dari segi skill/kemampuan dalam penguasaan teknologi (komputer), apalagi
jika dikaitkan dengan teknologi informasi yang serba online (High
Technology).
Pemanfaatan teknologi informasi
mencakup 2 (dua) aktivitas yang sangat
berkaitan erat adalah sebagai
berikut :
1. Pengolahan data, pengelolaan
informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronis; dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.
Tujuan utama dari
pemanfaatan teknologi dalam proses Perencanaan Daerah adalah :
a). Untuk
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan input.
b). Untuk
menghilangkan duplikasi yang tidak perlu dalam pengumpulan dan penyimpanan data
sehingga mempercepat proses pemanfaatan data dan informasi. Selain itu dapat
mempermudah proses updating data dan informasi.
c). Untuk
mempercepat proses pengolahan data, sehingga perencana dapat melakukan lebih
banyak analisa dan menyajikannya kepada pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan
DPRD).
Apabila dikaitkan
perkembangan perencanaan daerah sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, maka
tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan maupun kemampuan untuk memanfaatkan
teknologi yang dapat mendukung proses perencanaan daerah adalah hal yang sangat
penting untuk dikuasai oleh seorang perencana, meskipun penguasaan teknologi
tersebut secara umum adalah bersifat sebagai pendukung, bukan sebagai
pengetahuan inti dalam proses perencanaan daerah.
Dengan menerapkan
teknologi, diharapkan seorang perencana akan lebih dapat mendeskripsikan
kondisi dan permasalahan yang ada secara akurat, melakukan analisa dengan
menggunakan metode dan teknik analisa yang mutakhir, dan pada akhirnya dapat menghasilkan
produk perencanaan yang benar-benar dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan
tujuan-tujuan perencanaan. Sebagaimana salah satu contohnya adalah :
E-Goverment.
E-Government
E-Government merupakan kependekan dari elektronik
pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online
pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Ada empat model pengiriman E-Government, antara lain :
1. Government-to-Customer (G2C)
2. Government-to-Business (G2B)
3. Government-to-Government (G2G)
4. Government-to-Employe (G2E)
Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
Beberapa manfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :
• memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
• Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
• Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Ada empat model pengiriman E-Government, antara lain :
1. Government-to-Customer (G2C)
2. Government-to-Business (G2B)
3. Government-to-Government (G2G)
4. Government-to-Employe (G2E)
Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
Beberapa manfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :
• memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.
• Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.
• Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah.
Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
- Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
- Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
- Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang
terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika
dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci
menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet
bagi suatu negara, antara lain:
- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Elemen sukses
pengembangan e-Government :
Support
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerinta adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government akan sulit berjalan.
Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungaan implementasi progaram e-Government yang efektif harus dimulai dari pimpinan pemerintahan. Namun lebih jauh dukungan itu tidak sebatas perkataan saja tetapi diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
- Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses pemerintahan dalam mencapai visi dan misinya sehingga dapat diberikan perioritas tinggi
- Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi) di setiap tataran pemerintahan dalam upaya membangun konsep e-Government ini dengan semangat lintas sektoral
- Dibangunnya berbagai infrastuktur pendukung agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk pengembangan e-Government, seperti adanya aturan jelas, ditugaskannya lembaga atau departemen khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main atau kerja sama dengan pihak luar (swasta).
- Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai media informasi.
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerinta adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government akan sulit berjalan.
Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungaan implementasi progaram e-Government yang efektif harus dimulai dari pimpinan pemerintahan. Namun lebih jauh dukungan itu tidak sebatas perkataan saja tetapi diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
- Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses pemerintahan dalam mencapai visi dan misinya sehingga dapat diberikan perioritas tinggi
- Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi) di setiap tataran pemerintahan dalam upaya membangun konsep e-Government ini dengan semangat lintas sektoral
- Dibangunnya berbagai infrastuktur pendukung agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk pengembangan e-Government, seperti adanya aturan jelas, ditugaskannya lembaga atau departemen khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main atau kerja sama dengan pihak luar (swasta).
- Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai media informasi.
Dengan kata lain, negara-negara maju
memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara
signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara
khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di
suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara
serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik,
yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara
nasional.
Ada beberapa hal yang menjadi
hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia.
+
|
Kultur berbagi belum ada. Kultur
berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di
Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: "Apabila bisa dipersulit
mengapa dipermudah?". Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit
mendapatkan informasi ini.
|
+
|
Kultur mendokumentasi belum lazim.
Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan
mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi
bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software
engineering.
|
+
|
Langkanya SDM yang handal.
Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya
jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang
handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini
menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali
kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis
dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
|
+
|
Infrastruktur yang belum memadai
dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar
secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran
telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya
masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget)
untuk keperluan ini.
|
+
|
Tempat akses yang terbatas.
Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih
terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat
bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di
perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di
kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
|
Langganan:
Postingan (Atom)